Daily Indo News – Jakarta – Polemik impor kendaraan niaga operasional Kopdes Merah Putih jenis pick up 4×4 terus bergulir. Banyak pihak mempersoalkannya termasuk dari KSPN (Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara) yang meminta untuk dibatalkan, bahkan DPR pun telah meminta agar ditunda. Namun mencermati perkembangan, PT. Agrinas tidak bergeming, kendaraan jenis tersebut bahkan sudah mulai berdatangan dan dipamerkan. Lebih mengagetkan lagi informasi terakhir ternyata PT. Agrinas sudah memberikan uang muka/DP sekitar Rp6 trilyun.
Dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/3/26), Presiden KSPN, Ristadi mengatakan PT. Agrinas tampaknya tetap ‘ngotot’ mau melanjutkan impor 105 ribu pick up 4×4 dari India ini, maka KSPN meminta KPK dan BPK segera lakukan audit. Menurut dia, pada prinsipnya KSPN mendukung program-program pro rakyat untuk kesejahteraan rakyat termasuk Pekerja/Buruh Indonesia.
“Namun kami ingin mendorong memastikan bahwa pelaksanaan program tersebut tepat sasaran dan tidak terjadi praktik penyimpangan yang merugikan anggaran negara, uang rakyat,” ujarnya.
Ristadi mempertanyakan adanya kejanggalan dalam proyek pengadaan sarana Kopdes Merah Putih ini berdasar Inpres 17/2025 yang skemanya melalui penunjukan langsung. “Kenapa baru diumumkan ke publik setelah terjadi kesepakatan kontrak impor, tapi proses perencanaan awal sangat tertutup, padahal menggunakan anggaran negara yang besar dan untuk kepentingan umum,” katanya.
Disebutkan UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 85 dan 86 yang menyatakan bahwa Pemerintah dan BUMN wajib membeli produk industri dalam negeri yang belanjanya berasal dari APBN, APBD dan penyertaan modal. Menurut dia, jika PT. Agrinas tetap mengadakan mobil impor dari India maka hal tersebut diduga melanggar ketentuan ini.
“Stakeholder terkait tidak dilibatkan proses perencanaan impor, ini terbukti dengan pernyataan KADIN dan Menteri Perindustrian bahwa Industri Otomotif dalam negeri mampu memproduksi pick up 4×4 jika ada pesanan sebanyak 105 ribu unit,” jelasnya.
Rustadi melanjutkan pernyataan PT. Agrinas telah memanggil pelaku industri otomotif ternyata dibantah PT. Mitsubishi sebagai produsen pick up L300 menyatakan tidak pernah dihubungi untuk hal tersebut. PT.Mitsubishi juga menyatakan sanggup memproduksi pick up 4×4 produk dalam negeri jika ada order besar.
“PT. Agrinas menyatakan bahwa pick up 4×4 cocok dengan medan pertanian Indonesia itu tidak sesuai fakta lapangan. Padahal selama ini para petani banyak menggunakan pick up 4×2 dan berjalan baik-baik saja mobilitas pengangkutan hasil pertanian. Harusnya PT. Agrinas menunjukan daerah mana yang sudah menggunakan pick up 4×4, mungkin kalau pun ada tidak sebanyak 105 ribu titik,” klaim Ristadi
Diketahui PT. Agrinas menyatakan impor pick up 4×4 dari India lebih efesien/murah dari dalam negeri. “Padahal industri otomotif dalam negeri belum memproduksinya. Kalaupun ada itu adalah unit import CBU (complete built up) bukan bikinan dalam negeri,” jelas Ristadi.
Informasi terbaru bahwa kendaraan pick up 4×4 Mahindra Scorpio tersebut standar gas emisi masih BS4 dibawah standar emisi yang sekarang diberlakukan di India yaitu BS6, dengan kata lain bahwa kendaraan jenis ini sudah tidak boleh beredar di India sehingga mungkin saja stoknya banyak karena tidak laku lagi dijual di India.
“Kami minta informasi ini juga harus ditelusuri lebih lanjut oleh KPK dan BPK, karena berpotensi terjadi ‘permainan’ harga. Jadi alasan yang disampaikan PT. Agrinas Pangan Nusantara jangan-jangan hanya akal-akalan sebagai ‘jalan’ untuk bisa impor pick up 4×4 dari India, dan juga jangan-jangan terjadi praktik manipulatif koruptif,” ungkap dia.
Presiden Prabowo menyatakan bahwa kita harus wujudkan Nasionalisme Ekonomi dan perkuat industri dalam negeri. Tapi apa yang dilakukan oleh PT. Agrinas ini, menurut dia, justru terindikasi menyalahgunakan wewenang yang diberikan bahkan bertolak belakang dan melawan semangat Presiden Prabowo wujudkan nasionalisme ekonomi dan perkuat industri dalam negeri.
“KSPN justru mengapresiasi dan mendukung Menteri Perindustrian, Kadin dan Gaikindo yang menurut kami ingin memperkuat dan menumbuhkan industri otomotif dalam negeri untuk perluasan lapangan pekerjaan dan cegah terjadinya PHK, disinilah sebetulnya kepentingan utama kami kenapa mengkritisi impor 105 ribu pick up 4×4,” pungkasnya.(*)
