Daily Indo News – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci utama dalam mendorong transformasi total birokrasi di Jawa Barat. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Setda) Jabar di Gedung Sate, Bandung, Rabu (25/2/2026).
Herman optimistis bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030, Jawa Barat memiliki momentum besar untuk menjadi provinsi paling maju dan berdaya saing di Indonesia.
“Jawa Barat sedang berada di era yang sangat menentukan. Kita punya peluang besar untuk mengantarkan provinsi ini menjadi yang termaju di Indonesia,” tegas Herman di hadapan peserta forum bertema penguatan kebijakan pemerintahan tersebut.
Capaian Ekonomi dan Kinerja Birokrasi
Dalam pemaparannya, Herman mengungkapkan sejumlah capaian positif yang diraih Jawa Barat, di antaranya: pertumbuhan ekonomi: Mencapai 5,85% (yoy) pada triwulan IV 2025, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,39%. Dalam realisasi belanja, Proviny Jabar menjadi yang tertinggi di Indonesia pada tahun 2025, dengan sisa kas daerah hanya sebesar Rp500 ribu pada akhir tahun.
Sedangkan dalam kinerja, berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi mencapai 95,5%, sementara kinerja birokrasi meningkat signifikan ke angka 72,91%.
“Ini bukti bahwa belanja pemerintah kita agresif dan terukur. Capaian ini bukan autopilot, melainkan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah,” tambahnya.
Tantangan Pengangguran dan Kemiskinan
Meski mencatatkan angka pertumbuhan yang impresif, Herman menekankan bahwa keberhasilan birokrasi harus berbanding lurus dengan kesejahteraan warga. Berdasarkan data BPS November 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jabar berada di angka 6,66% dan tingkat kemiskinan 6,78%.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan penurunan kedua indikator tersebut minimal 0,5 hingga 1 persen setiap tahunnya melalui kebijakan yang lebih produktif.
Dukungan Legislatif
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jabar, Sugianto Nangolah, menyatakan dukungannya terhadap akselerasi kebijakan yang inovatif. Menurutnya, sinergi perencanaan berbasis data adalah syarat mutlak agar program pembangunan berdampak langsung pada masyarakat.
“Reformasi birokrasi harus diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur agar lebih adaptif terhadap tantangan pembangunan yang dinamis,” pungkas Sugianto.
(YAS)
