Daily Indo News – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen mempercepat penanganan dampak longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain fokus pada pencarian korban, pemerintah menyoroti serius masalah alih fungsi lahan yang diduga menjadi pemicu bencana.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, saat meninjau lokasi bencana pada Minggu (25/1/2026), menyatakan bahwa proses pencarian korban hilang masih terus diupayakan secara maksimal oleh tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, BNPB, BPBD, TNI-Polri, serta relawan.
“Semua unsur turun ke lapangan. Insyaallah, dengan cuaca yang mendukung, pencarian bisa dilanjutkan secara maksimal,” ujar Erwan.
Ketegasan Terhadap Alih Fungsi Lahan
Dalam kunjungannya, Erwan menyoroti penggunaan lahan di area bencana yang dinilai tidak sesuai peruntukan. Ia menegaskan bahwa lokasi tersebut merupakan lahan milik Perhutani yang seharusnya berfungsi sebagai hutan lindung, namun beralih fungsi menjadi lahan pertanian.
“Ini lahan hutan, bukan lahan pertanian. Kita akan kembalikan hijau, kita kembalikan sesuai fungsinya,” tegasnya. Pemerintah Provinsi pun berencana melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran alih fungsi lahan guna mencegah kejadian serupa di masa depan.
Rencana Relokasi dan Pemulihan
Sebagai solusi jangka panjang, Pemda Provinsi Jabar akan merelokasi warga terdampak ke lokasi yang lebih aman. Penentuan titik koordinat baru akan didasarkan pada kajian teknis agar tidak lagi berada di zona risiko tinggi.
Langkah ini mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, yang turut hadir di lokasi. Pratikno menekankan pentingnya percepatan hunian bagi warga agar tidak terlalu lama berada di pengungsian.
“Kalau bisa langsung hunian tetap, itu lebih baik. Namun jika membutuhkan waktu, hunian sementara sangat penting agar warga bisa kembali hidup normal dan mengurangi tekanan psikologis,” kata Pratikno.
Pembangunan yang Lebih Tangguh
Menko PMK juga menambahkan bahwa momentum pemulihan ini harus dijadikan dasar untuk membangun daerah yang lebih tangguh. Penanganan bencana tidak boleh hanya sekadar mengembalikan kondisi fisik, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur warga.
Saat ini, selain bantuan logistik, pemerintah juga telah menurunkan tim untuk memberikan layanan pemulihan trauma (trauma healing) bagi warga yang mengalami dampak psikologis akibat musibah tersebut. (YAS)
