Daily Indo News – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah radikal untuk membenahi sengkarut lingkungan di wilayahnya. Pria yang akrab disapa KDM ini resmi memberlakukan moratorium pembangunan perumahan di kawasan rawan banjir serta menutup operasional tambang yang bermasalah.
Keputusan tegas tersebut disampaikan usai rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta para pengembang se-Jawa Barat di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Kamis (22/1/2026).
Moratorium dan Solusi Hunian Vertikal
Dedi menegaskan bahwa alih fungsi lahan masif menjadi penyebab utama bencana banjir yang kian akut. Sebagai langkah konkret, Pemprov Jabar menghentikan pemberian izin baru untuk perumahan tapak, terutama di area resapan.
“Banjir yang sekarang terjadi rata-rata karena perumahan. Apakah kita akan membiarkan banjir ini semakin besar? Maka harus ada solusi,” tegas Dedi.
Sambil menunggu kajian tata ruang dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang ditargetkan rampung Februari 2026, pembangunan di area sawah, rawa, dan bantaran sungai dilarang keras.
Sebagai alternatif, Dedi mendorong konsep hunian vertikal (apartemen/rusun). Ia melirik kawasan Meikarta di Cikarang sebagai potensi hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Kalau Meikarta bisa menampung 100 ribu orang, kita sudah menyelamatkan hampir 50 ribu hektare sawah,” tambahnya.
Reformasi Pajak Tambang
Selain perumahan, sektor pertambangan tak luput dari evaluasi. Dedi menyoroti ketimpangan di wilayah tambang di mana infrastruktur rusak dan pendidikan tertinggal meski daerah tersebut menghasilkan kekayaan alam.
Ia berencana mengubah skema distribusi pajak tambang agar lebih adil bagi warga lokal.
“Pajak tambang wajib memberikan dampak nyata. Ke depan, 60 persen pajak tambang harus masuk untuk kepentingan pembangunan di wilayah tambang itu berada,” jelasnya.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menghentikan kerusakan ekosistem, tetapi juga menekan angka kemiskinan dan memperbaiki infrastruktur di daerah penghasil tambang di Jawa Barat. (YAS)
