Daily Indo News – Pemerintah Kabupaten Garut telah mematok pagu indikatif anggaran untuk Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sebesar Rp24,15 miliar dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Namun, besarnya alokasi ini memicu sorotan terkait kekosongan jabatan struktural di dinas tersebut.
Berdasarkan dokumen RKPD 2026, porsi anggaran akan difokuskan pada tiga pilar: Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan (Rp11,5 miliar), Program Penunjang Urusan Pemerintahan (Rp11,1 miliar), dan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (Rp1,5 miliar). Data anggaran bersumber dari Lampiran Peraturan Bupati Garut tentang RKPD Tahun 2026.
Urgensi Kepala Dinas Definitif
Menanggapi postur anggaran yang cukup besar ini, Analis Kebijakan Publik, Yadi Roqib Jabbar, menekankan bahwa Bupati Garut harus segera mengisi jabatan Kepala Dispora dengan pejabat definitif. Menurutnya, status Pelaksana Tugas (Plt) akan menghambat akselerasi program di tahun 2026.
”Anggaran Rp24,1 miliar ini bukan angka yang kecil. Bupati Garut harus segera menunjuk Kepala Dinas definitif. Seorang Plt memiliki kewenangan yang terbatas, terutama dalam pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan anggaran yang bersifat jangka panjang,” tegas Yadi Roqib Jabbar, Minggu, (11/1/2026).
Yadi menambahkan, tanpa pemimpin definitif, serapan anggaran berisiko tidak maksimal dan fungsi pengawasan internal bisa melemah. “Tahun 2026 adalah tahun krusial bagi peningkatan daya saing atlet dan pemuda. Jika nakhodanya tidak definitif, dikhawatirkan eksekusi di lapangan akan gagap dan hanya bersifat administratif belaka,” imbuhnya.
Sorotan Efisiensi Anggaran
Selain masalah kepemimpinan, Yadi juga menyoroti komposisi anggaran penunjang yang mencapai 46% dari total pagu. Ia meminta agar alokasi Rp11,1 miliar untuk operasional dan gaji benar-benar dikawal agar tidak terjadi pemborosan.
”Jangan sampai beban birokrasi lebih besar daripada dampaknya bagi masyarakat. Masyarakat ingin melihat hasil nyata dari Rp8,3 miliar untuk pembinaan prestasi olahraga dan Rp3,2 miliar untuk kejuaraan daerah. Hal ini hanya bisa dipastikan jika ada kepala dinas yang memiliki tanggung jawab penuh secara hukum dan politik,” kata Yadi.
Rincian Program Utama
Secara teknis, Dispora Garut berencana menggunakan dana tersebut untuk:
- Pembinaan Olahraga Prestasi: Rp8,3 miliar (Bantuan operasional organisasi olahraga).
- Penyelenggaraan Kejuaraan: Rp3,2 miliar (Event tingkat kabupaten).
- Pemberdayaan Pemuda: Rp1,5 miliar (Peningkatan kapasitas dan daya saing).
- Operasional & Gaji: Rp11,1 miliar (Administrasi kantor dan gaji ASN).
Seluruh pendanaan ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan tantangan besar di sektor kepemudaan dan olahraga ke depan, tuntutan agar Pemkab Garut segera melakukan open bidding atau pelantikan pejabat definitif di tubuh Dispora kini menjadi aspirasi yang kian menguat. (*)
