Daily Indo News – Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi memulai langkah nyata revitalisasi pendidikan vokasi guna menekan angka pengangguran terdidik dan menjawab kebutuhan pasar kerja. Inisiatif ini ditandai dengan peluncuran program pelatihan vokasi yang mengintegrasikan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Balai Latihan Kerja (BLK), dan dunia industri.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, revitalisasi ini sangat mendesak agar kurikulum pendidikan tidak lagi mengajarkan keterampilan yang sudah tidak relevan.
“Jangan sampai pendidikan kita justru mengajarkan keterampilan yang sudah tidak relevan lagi. Revitalisasi ini, selain menyiapkan yang sesuai kebutuhan, juga dapat memunculkan kesempatan pekerjaan-pekerjaan baru,” ujar Pratikno saat memberikan arahan di Bale Pakuan, Kota Bandung, Rabu (22/4/2026).
Menurut Pratikno, pendidikan vokasi masa depan tidak boleh sekadar mencetak pencari kerja, melainkan harus mampu membentuk tenaga kerja yang mampu menciptakan peluang di sektor teknologi, industri berbasis budaya, hingga optimalisasi potensi lokal.
Ironi Pengangguran Terdidik
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti fenomena ironis di wilayahnya, di mana tingkat pengangguran justru didominasi oleh kelompok terdidik. Menurutnya, hal ini terjadi karena adanya kesenjangan antara minat kerja dengan kebutuhan riil di lapangan.
Dedi memberikan contoh sektor kearifan lokal seperti pengrajin anyaman bambu, industri makanan tradisional, hingga pemetik kopi dan teh yang kini mulai ditinggalkan, padahal memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
“Jumlah pemetik teh dan kopi semakin menurun, padahal teh dan kopi memiliki nilai tinggi. Jadi sebenarnya pasar kerja itu bisa dibangun dalam ruang inovasi, termasuk vokasi yang dikembangkan menyesuaikan kearifan lokal,” tutur Dedi.
Dia meyakini, jika pendidikan vokasi mampu menjawab kebutuhan lapangan, peluang kerja bagi masyarakat Jawa Barat akan terbuka luas, baik di dalam maupun luar negeri.
Standarisasi Kompetensi Pariwisata
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardhana menyatakan pihaknya bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah menyiapkan 438 skema pendidikan vokasi yang mencakup 34 bidang pariwisata. Skema ini bertujuan memberikan standar kompetensi profesi yang jelas dan diakui secara nasional.
“Jawa Barat menjadi salah satu provinsi prioritas yang akan menjalankan pendidikan vokasi pada bidang pariwisata,” tegas Widianti.
Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah serta perwakilan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat. Sinergi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam menyelaraskan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan nyata dunia industri di Tanah Pasundan.
(YAS)
