Daily Indo News – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan bahwa alokasi anggaran untuk gaji guru honorer di Jawa Barat sebenarnya telah tersedia dalam kas daerah. Meski demikian, pencairan dana tersebut masih tertahan akibat adanya benturan aturan dari Pemerintah Pusat.
Pria yang akrab disapa KDM ini menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi anggaran sudah siap, namun di sisi lain terdapat surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang membatasi pembayaran tenaga honorer.
Risiko Penyimpangan Keuangan
Berbicara di Bale Pakuan pada Rabu (22/4/2026), Dedi menegaskan bahwa kehati-hatian ini diambil demi menghindari pelanggaran hukum di kemudian hari.
“Uangnya ada, sudah teralokasikan. Tetapi, ada edaran Menteri PAN-RB yang menyatakan kita tidak boleh membayarkan gaji pegawai honorer. Nanti kalau dipaksakan dibayarkan, bisa menjadi penyimpangan keuangan,” ujar KDM.
Aturan tersebut muncul seiring dengan kebijakan pusat yang tidak memperkenankan pemerintah daerah mempekerjakan tenaga honorer setelah dibukanya seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ribuan Tenaga Honorer Terdampak
Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kebijakan ini berdampak langsung pada kesejahteraan ribuan pegawai. Sedikitnya 3.823 tenaga honorer, yang terdiri dari guru dan staf administratif, dilaporkan belum menerima gaji untuk bulan Maret dan April 2026.
Dedi Mulyadi menekankan bahwa peran mereka sangat krusial bagi keberlangsungan pendidikan di Jawa Barat, meliputi: tenaga pendidik (Guru), staf administrasi dan tata usaha, dan tenaga kebersihan sekolah.
Upaya Menjemput Solusi
Guna memecahkan kebuntuan ini, Gubernur berencana melakukan koordinasi langsung ke Jakarta. KDM menjadwalkan pertemuan dengan Menteri PAN-RB untuk mencari payung hukum atau solusi teknis agar hak-hak para pekerja honorer tetap bisa dibayarkan tanpa melanggar regulasi.
“Tenaga mereka masih sangat kita butuhkan di sekolah-sekolah. Kami akan segera menemui Menteri PAN-RB untuk mencari jalan keluar terbaik,” pungkasnya.
(YAS)
