Daily Indo News – Kepuasan masyarakat Jawa Barat terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) dalam kurun waktu hampir satu tahun terakhir mencatatkan angka fantastis. Berdasarkan hasil survei terbaru dari lembaga Indikator, tingkat kepuasan publik mencapai 95,5 persen.
Angka tersebut merujuk pada survei yang dilakukan periode 30 Januari hingga 8 Februari 2026 terhadap 800 responden yang tersebar di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Gebrakan Program dan Efisiensi Anggaran
Pendiri dan Peneliti Indikator, Prof. Burhanudin Muhtadi, menjelaskan bahwa tren kepuasan ini stabil bahkan cenderung meningkat dibanding Mei tahun lalu. Menurutnya, antusiasme warga merupakan respon atas efektivitas program kerja yang langsung dirasakan manfaatnya.
“Gebrakan di awal masa jabatan Dedi Mulyadi pascapelantikan mendapat apresiasi yang sangat tinggi. Hampir di seluruh segmen demografi dan wilayah, tingkat kepuasan berada di atas 80 hingga 90 persen,” ujar Burhanudin dalam paparan di El Hotel Bandung, Senin (16/2/2026).
Beberapa kebijakan yang menjadi pendongkrak utama kepuasan publik antara lain:
- Insentif Pajak, berupa penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan yang berhasil merangkul 1,4 juta wajib pajak baru.
- Pendidikan & Disiplin, adanya larangan study tour sekolah, pemberlakuan jam malam siswa, hingga pembinaan siswa bermasalah di barak militer.
- Infrastruktur & Lingkungan, melalui perbaikan ratusan kilometer jalan, pemasangan listrik gratis, hingga normalisasi sungai dan penutupan tambang ilegal.
Ketahanan Ekonomi di Tengah Tekanan Fiskal
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Jawa Barat di bawah kepemimpinan KDM dinilai berhasil melakukan realokasi belanja daerah. Alokasi anggaran dialihkan dari belanja kurang penting menuju pemenuhan kebutuhan dasar.
Hasilnya, Jawa Barat dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) tahun 2025. Dari sisi makro, ekonomi Jabar tumbuh 5,8 persen, berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional.
“Persepsi warga Jabar terhadap kondisi ekonomi cenderung lebih positif dibandingkan apa yang dirasakan warga nasional secara umum,” tambah Burhanudin.
Tanggapan Pengamat
Menanggapi hasil tersebut, pengamat politik Universitas Padjadjaran, Firman Manan, menilai tingginya angka ini disebabkan oleh fokus gubernur pada empat sektor krusial: infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan optimalisasi pendapatan daerah.
Sementara itu, Ketua Umum Persepi, Djayadi Hanan, mengingatkan agar capaian ini tidak membuat pemerintah provinsi terlena. Ia mendorong KDM dan Wakil Gubernur untuk tetap menjaga ritme serta substansi kinerja agar kepercayaan publik tetap terjaga di masa mendatang.
(YAS)
